PARTISIPASI SUAMI TERHADAP PEMERIKSAAN ANC PADA IBU HAMIL

“ FAKTOR –FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI SUAMI DALAM PEMERIKSAN ANTENATAL CARE (ANC) PADA IBU HAMIL DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA KECAMATAN GALELA SELATAN 

TAHUN 2010”.

ARIES MUNANDAR-- E2A3026197

(2010 - Skripsi)

ABSTRAK

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi  (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus Toksoid  (TT) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta KB pasca persalinan. Pelayanan antenatal disebut  lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua, dan 2 kali pada triwulan ketiga.

Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Pelayanan antenatal disebut  lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua, dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Pencapaian Kunjungan ibu hamil ( K1 ) di Indonesia mencapai 94,51%, sedangkan untuk Provinsi Maluku sebesar 81,7% pada tahun 2009, sedangkan untuk Pencapaian Kunjungan ibu hamil ( K4 ) di Indonesia mencapai 85,45%, sedangkan untuk Provinsi Maluku sebesar 72,11%. Cakupan kunjungan ibu hamil baru ( K1 ) di Kabupaten Halmahera Utara belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 86,1% dan cakupan K4 sebesar 72,1% ( Dinkes Kabupaten Halmahera Utara, 2008 ). Sedangkan di Puskesmas Galela  cakupan kunjungan ibu hamil baru ( K1 ) sebesar 65% dan cakupan K4 sebesar 58% ( Puskesmas Galela, 2009 ).

Untuk mengetahui  Faktor –Faktor Yang Berhubungan dengan Partisipasi Suami dalam Pemeriksan AnteNatal Care (ANC) pada Ibu Hamil Di Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Galela Selatan  Tahun 20010, terhadap hubungan pekerjaan, pendidikan,  umur, pengetahuan suami, sikap suami, dan peran petugas kesehatan, dengan Partisipasi suami terhadap ibu hamil dalam pemeriksaan Antenatal care.      

Penelitian ini bersifat Deskriftif  Analitik dengan desain “Cross-Sectional”. Populasi dalam penelitian ini adalah Suami dari ibu hamil trisemester III yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Galela Selatan yang berjumlah 215 orang di 23 desa dengan cara pengambilan sampel proportional stratified sampling dan melalui cara cara acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan mengundi (Lottert technique) sehingga didapati jumlah sample sebanyak 69 responden yang menjadi sampel.

Dari hasil analisis dengan Chi-square tes uji  hipotesis  dengan menggunakan  taraf signifikansi  95%, hasil dapat disimpulan  bahwa  terdapat, adanya hubungan yang bermakna antara umur  dengan partisipasi suami dalam pemeriksaan ANC / K4 ( P value 0.002 < ), adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan  dengan partisipasi suami dalam pemeriksaan ANC / K4 ( P value 0.031 < ), adanya hubungan yang bermakna antara sikap  dengan partisipasi suami dalam pemeriksaan ANC / K4 ( P value 0.017 < ), adanya hubungan yang bermakna antara peran petugas  dengan partisipasi suami dalam pemeriksaan ANC / K4 ( P value 0.001 < ), serta tidak adanya hubungan yang bermakna antara pekerjaan  dengan partisipasi suami dalam pemeriksaan ANC / K4 ( P value 0.641 > ), dan tidak adanya hubungan yang bermakna antara pendidikan  dengan partisipasi suami dalam pemeriksaan ANC / K4 ( P value 0.735 >)

Dari hasil penelitian menyarankan upaya peningkatan penyuluhan yang lebih intensif untuk dapat meningkatkan pengetahuan Suami terhadap peranserta  ibu hamil melakukan ANC (Antenatal care), serta peningkatan pelayanan anc yang lebih optimal dengan mengaktifkan kineja bidan, serta kerjasama stake holder dan keyperson di desa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)/ terutama ANC.

Diharapkan penyuluhan dari petugas kesehatan terutama bidan di desa untuk meningkatkan pelayanan KIA terutama ANC

Daftar Kepustakaan :  37 Buah ( 1999 -2010)

KONSELING KB

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN

BERAUW  STUDI KASUS KONSELING KB PADA PASANGAN PUS DALAM MEMILIH METODE KONTRASEPSI YANG SESUAI TAHUN 2008

ZANI RIHZALDHI

RINGKASAN

Implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana di IndOnesia telah membuahkan hasil yang gemilang, yang hasil ini tidak saja diakui oleh bangsa kita sendiri namun diakui oleh dunia internasional.  Laju pertumbuhan penduduk  (LPP) telah dapat ditekan dari 2,8 % pada awal program (tahun 1970 – 1980) menjadi 1,98 % pada pereode tahun 1990 – 2000 (sensus penduduk tahun 2000). Kendati pertumbuhan penduduk sudah menunjukkan penurunan yang signifikan, karena jumlah penduduk indonesia sangat besar jumlahnya (219 juta jiiwa), diperkirakan penduduk Indonesia  secara absolut akan tetap bertambah kurang lebih 3 juta jiwa. Kondisi demikian ini menunjukkan betapa program

Keluarga Berencana tetap dibutuhkan dalam menjaga  tingkat pertumbuhan yang seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Hal yang menarik dari program keluarga berencana di Indonesia sejalan dengan tuntutan kesetaraan dan keadilan gender adalah bahwa selama ini tingkat kesertaan KB yang ada didominasi perempuan, sedang pada laki-laki kesertaannya kurang dari enam persen pada semua jenjang pemerintahan, baik pusat (seluruh Indonesia), Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Batang, maupun Tingkat Kecamatan,  sehingga hal ini menarik untuk diteliti bagaimana implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kabupaten Berauw, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan disamping untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, utamanya kebijakan publik, juga dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, khususnya program KB.

Dengan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa implementasi kebijakan peningkatan kesertaan PUS menjadi akseptor KB, utamanya dalam penyelesaian struktur kelembagaan di kecamatan, sumberdaya yang masih rendah kualitasnya yang berdampak pada menurunya kualitas kemampuan berkomunikasi bagi penyuluh KB dalam melakukan konseling KB. Fenomena yang demikain ini berimplikasi pada penurunan tingkat kesertan peserta KB baru saat ini. Kondisi yang demikain ini diperlukan kebijakan penyelesaian dan kepastian kelembagaan pengelola KB di Tingkat Kecamatan, serta perlunya meningkatkan kualitas sumber daya melaui pendidikan dan latihan, baik dalam jabatan maupun pendidikan di luar jabatan bagi petugas KB di Tingkat Kecamatan.

Program keluarga berencana di kabupaten Berauw  studi kasus konseling kb pada pasangan pus dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai

ABSTRAKSI

Fokus dan lokasi  penelitian ini pada Implemetasi kebijakan Program keluarga berencana di kabupaten Berauw  studi kasus konseling kb pada pasangan pus dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai, yang betujuan untuk meneliti implementasi kebijakannya sekaligus mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan pada tenaga kesehatan di kabupaten berauw dalam memberikan konseling KB pada PUS. Dengan pendekatan fenomenologis, menggunakan metode kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum sesuai harapan. Indikasi yang menunjukkan adalah masih rendahnya tingkat pencapaian kesertaan KB baru, yang hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, kemampuan melakukan komunikasi (konseling) KB bagi petugas yang masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah dengan tingkat pengetahuan petugas yang mayoritas cukup terhadap teknik pelaksanan konseling KB, yang berimbas pada rendahnya disposisi implementator, serta struktur organisasi di kecamatan yang belum selesai dipastikan bentuknya.  Kenyataan lain menunjukkan bahwa disamping empat dimensi tersebut, dimensi konteks kebijakan juga mempengaruhi implementasi, yang diantaranya adalah; pengaruh tokoh agama, kultur masyarakat dimana perempuan bersifat mengalah dan menerima, serta kurangnya media penyuluhan bagi masyarakt.

*.Kata Kunci : Komunikasi,implementasi, sumber daya.